Sejarah TNGC

TNGC ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas + 15.500 hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Propinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional. Penunjukkan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi taman nasional merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui surat Nomor. 522/1480/Dishutbun tanggal 26 Juli 2004 perihal “Proposal Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam” dan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui surat Nomor. 522/2394/Hutbun tanggal 13 Agustus 2004 perihal “Usulan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam”.

Proposal usulan Bupati Kuningan ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Kuningan kepada Ketua DPRD Kab. Kuningan melalui suratnya No. 522.6/1653/Dishutbun tanggal 13 Agustus 2004 perihal “Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam”. Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari DPRD Kab. Kuningan dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan melalui surat pimpinan DPRD Kab. Kuningan Nomor. 661/266/DPRD perihal dukungan atas usulan pengelolaan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi kawasan taman nasional. Pengusulan tersebut dilatarbelakangi oleh fungsi ekologi Gunung Ciremai yang sangat besar khususnya sebagai daerah catchment area atau daerah tangkapan air yang sangat berperan penting sebagai penyediaan air baik sebagai bahan baku air minum maupun air irigasi pertanian bagi tiga kabupaten di sekitarnya yaitu Kuningan, Majalengka dan Cirebon. Sebelum menjadi kawasan taman nasional, saat zaman pemerintahan kolonial Belanda, kawasan hutan Gunung Ciremai sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan atau hutan lindung. Saat pemerintahan Indonesia tepatnya pada tahun 1978, hutan Gunung Ciremai ditetapkan sebagai hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani. Perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi tentunya membawa dampak yang nyata terhadap perubahan ekologi kawasan Gunung Ciremai dimana sebagian besar vegetasi hutan alam diganti menjadi vegetasi dengan tujuan produksi yang mayoritas ditanami pohon pinus. Saat pengelolaan kawasan hutan produksi, Perhutani mengembangkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melakukan beberapa program untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, salah satu programnya adalah kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan hutan pinus. Masyarakat sekitar kawasan hutan diberi kewenangan oleh Perhutani untuk mengolah lahan di sela-sela pohon pinus dengan tanaman sayuran ataupun perkebunan. Untuk mengembalikan fungsi ekologis Gunung Ciremai akibat kegiatan produksi maka pada tahun 2003 sebagian kelompok hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani tersebut dialihfungsikan sebagai kawasan hutan lindung melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan sebagian kelompok hutan produksi

Gunung Ciremai di Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka menjadi hutan lindung yang dapat memberikan manfaat jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati. Setelah terjadi pengalihan fungsi kawasan dari hutan produksi menjadi hutan lindung, pengelolaan kawasan Gunung Ciremai, pengalihan fungsi kawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengelolaan kawasan lindung yang baik dan benar. Masyarakat penggarap telah meninggalkan kegiatan tumpang sari dan penggarapan di kawasan gunung ciremai. Menindaklanjuti SK. Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 yang menjadi dasar pembentukan Taman Nasional Gunung Ciremai maka sebelum pengelola definitif taman nasional dibentuk, Direktorat Jenderal PHKA menunjuk BKSDA Jawa Barat II dengan surat SK Dirjen PHKA No. SK. 140/IV/Set-3/2004 tentang Penunjukan BKSDA Jabar II selaku Pengelola TN Gunung Ciremai. Pengelola definitif Balai Taman Nasional Gunung Ciremai baru memiliki struktur organisasi dan menjalankan perannya sebagai pengelola kawasan TNGC pada tahun 2007 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Pada tahun 2012 zonasi taman nasional gunung ciremai telah dilaksanakan dan disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.171/IV-SET/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan tersebut TNGC memiliki zonasi seluas +- 15.500 Ha yang terdiri dari :

  • Zona Inti dengan luas 5.799,04 Ha
  • Zona Rimba dengan luas 1.496,33 Ha
  • Zona Pemanfaatan dengan luas 324,14 Ha
  • Zona Rehabilitasi dengan luas 7.646,35 Ha
  • Zona Religi, Budaya dan Sejarah dengan luas 16,69 Ha
  • Zona Khusus dengan luas 12,00 Ha

Pada tahun 2014 kawasan TNGC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai seluas 14.841,30 Ha di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada keputusan tersebut tercantum bahwa dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

Pada tahun 2015 Kementerian Kehutanan disatukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup oleh Presiden Republik Indonesia sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini mempengaruhi organisasi dan tata kerja UPT taman nasional yang disahkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januri 2016.

Pada tahun 2015 zonasi TNGC direview melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservai Alam Nomor SK.87/IV-SET/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Majalengka Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan tersebut luas zonasi kawasan TNGC adalah 15.500 Ha.

Pada tahun 2016 Balai TNGC melakukan terobosan perubahan struktur organisasi pengelolaan kawasan khususnya pada resor wilayah berubah menjadi resor tematik melalui keputusan Kepala Balai TNGC Nomor SK.74/BTNGC/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pembentukan Nama Resor, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Resor Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai. Berdasarkan keputusan tersebut TNGC dibagi kewilayahan secara tematik menjadi 3 resor, yaitu :

  1. Resor Perlindungan dan Pengamanan Hutan : beranggotakan Polisi Kehutanan (Polhut)
  2. Resor Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem : beranggotakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
  3. Resor Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam : beranggotakan Penyuluh Kehutanan, Non Struktural, Polhut dan PEH yang memenuhi kriteria

Hingga saat ini Balai Taman Nasional Gunung Ciremai sudah memiliki 74 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai struktural, non struktural dan pejabat fungsional yang terbagi menjadi 2 seksi pengelolaan taman nasional (SPTN) di Kuningan dan Majalengka yaitu SPTN Wilayah I Kuningan dan SPTN Wilayah II Majalengka.

Selain itu PNS BTNGC dibantu oleh Tenaga Upah sebanyak 13 orang, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Mitra Pengelola Wisata dalam rangka upaya menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.